Search

Katakata Sukasuka

cerita, cita, dan cinta.

Tag

partai

Farewell, SC Mania!

SC mania farewell

“Setahun lagi ketemu, kita jadi apa, ya?”
____
Quote by: Sutrisno, dr.
Dokter PTT di Kalimantan Timur
… .

Yap.. Jembatan MERR Surabaya jadi kenangan. Di sini, setahun dari sekarang, 30 Maret 2012 kami bertemu lagi dengan kondisi terbaik masing-masing. Akan jadi apa kita?

Mengingat masa lalu, inilah track record kami yang paling menarik: Mendirikan partai mahasiswa bernama Partai KITA untuk bursa pencalonan Presiden BEM FK Unair 07-08.

Partai KITA? Ya. KITA. Singkatan ngasal dari Khafid, Indra, Trisno, Anas. Dan kita menang mutlak! Huehehe..

 

Continue reading “Farewell, SC Mania!”

Indonesiaku: Figur, Wakil Rakyat, dan Partai

images pemilu Kita berhimpun dalam barisan.
Lantangkan suara hati nurani.
Agar negeri ini berkeadilan.
Indonesia maju bukan hanya mimpi.

Sampai sekarang saya tidak pernah mempercayai bahwa seorang, dan hanya seorang, mampu mengubah Indonesia sepenuhnya.

Namun saya percaya sepenuhnya bahwa ketika seseorang itu mampu mengubah dirinya dan keluarganya, maka ia mampu mengubah masyarakatnya. Dan dalam tahapan selanjutnya, mengubah negaranya. Tentunya, dalam konteks ini, ke arah yang lebih baik.

Dan saya—agaknya ungkapan saya berlebihan—makin lama makin muak ketika ada salah satu atau salah dua atau beberapa partai terlampau mengagungkan figur di kelompoknya. Bagi saya, semuanya sungguh mustahil bagi seorang calon wakil rakyat menyandarkan kepopuleran diri—sebut saja begitu—untuk benar-benar optimal bekerja mewakili rakyat nantinya. Karena bekerja untuk rakyat perlu sebuah independensi. Bahkan harus. Bahkan kepada figur separtai pun. Independensi, ketidakberpihakan, harus dijunjung tinggi terhadap segala sesuatu yang tidak berpihak kepada rakyat.

Terlebih, seorang wakil rakyat bukan cuma berfungsi sebagai mulut rakyat. Melainkan juga tangan dan kaki rakyat. Otak rakyat. Hati dan jiwa rakyat. Setiap mereka memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, yakni memimpin rakyat dari daerah pilihan masing-masing. Mengapa? Karena mereka bertanggung jawab penuh seputar pemberdayaan rakyat yang mereka wakili. Mereka harus sanggup menjadi supir bis yang patuh aturanNya dalam berlalu-lintas, dan mengantarkan rakyat hingga sampai ke tujuan yang semestinya, yang diridhoiNya. Dan tentu saja, mereka seharusnya adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang mampu menggerakkan hati-pikiran-tubuh segenap rakyatnya untuk bersama berjuang demi kemajuan bangsa ini.

Seorang wakil rakyat bukanlah mereka yang memberikan ikan. Bukan sekedar memperjuangkan BLT, ASKES-Maskin, dan sebagainya, melainkan harus sanggup memajukan dan memandirikan rakyat yang diwakilinya. Merekalah pemberi kail, yang sanggup melatih keluarga-per-keluarga rakyatnya untuk mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, untuk memakmurkan dirinya dan keluarganya dengan cara-cara yang halal dan terhormat, untuk kemudian menuju pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya. Dengan demikian, perubahan bangsa ini dimulai dari sektor terkecil yakni keluarga. Ya, keluarga kecil yang sederhana, berkecukupan, mandiri, menjalin silaturrahim, dan terdidik.

Baru kemudian kita bicara soal mengubah bangsa. Dan untungnya, bangsa yang besar ini tersusun dari himpunan-himpunan kecil keluarga dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota madya atau kabupaten, dalam suku-suku, dalam rimba ataupun kota. Maka, perubahan bangsa ini tentu saja harus dilakukan secara simultan dari tingkat mikro hingga makro. Dan usaha perubahan bangsa ini tidak bisa dilakukan oleh seorang figur sendirian. Seorang figur hanyalah simbolisasi, dan bagi saya sangat bodoh siapapun yang mengagungkan sesosok figur dalam kampanye dengan harapan mendulang simpati dari rakyat. Untuk menjadikan rumah kita makin bersih, sapu lidi lebih berfungsi jika diikat bersama-sama dan mudah dipatahkan bila bergerak sendiri-sendiri.

Karenanya, saya lebih mempercayai mereka-mereka yang telah berhasil membangun keluarganya, menjadi teladan di masyarakatnya, untuk kemudian secara berjamaah membangun negaranya. Ya, secara berjamaah, dimana musyawarah menjadi kekuatan inti pergerakan partainya (bahkan musyawarah adalah nilai yang ditanamkan pada saya semenjak eSDe!), ditunjang oleh keistiqamahan kadernya dalam keharibaan rindu surga Tuhannya untuk melayani rakyatnya.

Saya sepenuhnya yakin dan meyakinkan siapapun untuk tidak memilih partai yang mengagungkan figur belaka. Melainkan silakan memilih partai yang memiliki sistem jamaah yang baik (bukan sekedar hasan—baik, tapi ahsan—terbaik!). Karena mereka memiliki sistem pelayanan yang menyeluruh, holistik, kader mereka tersebar di berbagai bidang di masyarakat, sehingga pemberdayaan itu lebih mudah dicapai. Sekali lagi, ibarat sapu lidi, batang-batang yang liat dan lentur itu lebih bisa berdayaguna bila diikat dalam jamaah.

Sehingga saya menjadi yakin, golput bukanlah jalan terbaik pada masa-masa sekarang ini. Karena golput cenderung memubadzirkan kebaikan yang seharusnya bisa kita persembahkan kepada bangsa dan negara.

Semoga Allah meridhoi bangsa ini.

Wallahu alam bishawab.

Pemira Tanpa Partai, Mungkinkah?

Empat tahun lalu, merupakan tonggak bersejarah pergerakan mahasiswa UNAIR. Ketika pemilihan umum raya (PEMIRA) mahasiswa UNAIR pertama kalinya diselengarakan. Pemira ini diawali dengan terbentuknya Konstitusi 2000 yang menjadi dasar bagi hampir setiap bentuk gerakan mahasiswa intra kampus.

Konstitusi hasil musyawarah itu, dihasilkan melalui kesepakatan perwakilan mahasiswa dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) se-Unair dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F) serta Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLM F) se-Unair.

Tanggal 23-25 April 2004 melalui Musyawarah Mahasiswa (Musma) Unair di Asrama Haji Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan UKM, BEM dan BLM Fakultas serta Komite Pembentukan Komisi Pemilihan Umun Mahasiswa (KPKPUM), disepakatilah Peraturan Pemira Unair. Setelah Musma Unair, KPUM mulai bertugas untuk melaksanakan Pemira Unair sesuai Peraturan Pemira Unair. KPUM ini terdiri dari 7 orang anggota. Mereka dipilih melalui open recruitmen oleh KPKPUM. Tentu saja mereka kemudian diangkat setelah fit and proper test oleh tim dosen yang ditunjuk oleh rektorat.

Continue reading “Pemira Tanpa Partai, Mungkinkah?”

Pertanyaan Seputar Pemira Tanpa Partai

1.Mengapa tidak menggunakan sistem partai? Karena kampus kita tidak memperbolehkan partai berdiri hingga waktu yang tidak ditentukan. Partai harus bubar setelah PEMIRA berakhir. Kenyataannya, banyak di antara anggota legislatif (anggota BLM) yang tidak aktif berasal dari unsur partai. Pertanggungjawaban partai tidak akan bisa diminta karena partai bubar. Akibatnya, keaktivan seorang anggota legislatif hanya bisa dipertanggungjawabkan secara moral, tidak secara hukum. Seorang anggota legislatif yang tidak aktif hanya bisa diingatkan, tidak bisa ditindak secara hukum, misalnya meminta partai yang bersangkutan melakukan recalling untuk mengganti anggota legislatif unsur partai yang bermasalah.

2.Mengapa tidak kita usulkan saja aturan yang membuat partai boleh exist sampai kapan pun, seperti di UGM? Ini lingkungan akademik. Lingkungan pendidikan, bukan politik. Kalaupun kita jadikan politik sebagai ajang pendidikan, politik seperti apa yang kita pelajari? Prof. Narko, ex-warek III pernah berkata, “Ini lingkungan akademik, biarlah terjaga kemurniannya.” Kita berharap pendidikan di sini untuk semua, merata dan lestari kemajuannya, tidak terganggu oleh kepentingan beberapa pihak saja. Artinya, mahasiswa yang menjadi salah satu penentu keberhasilan akademik tidak terkotak-kotak karena golongan dalam partai-partai. Empiris mengatakan, pemira menjadikan mahasiswa terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Ini hal yang lebih melelahkan daripada PBL. Karena yang diperebutkan kurang nyata dibandingkan kegiatan akademik-non akademik lainnya. Banyak jajak pendapat yang kami lakukan menyebutkan, hiruk-pikuk PEMIRA tidak terbayar karena kontribusi BEM-BLM tak tampak dalam dinamika kampus.

Continue reading “Pertanyaan Seputar Pemira Tanpa Partai”

Blog at WordPress.com.

Up ↑